Poros Warta – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa evaluasi kinerja menjadi bagian penting dalam refleksi atas pengawasan Pemilihan 2024 yang telah dilakukan. Menurutnya, evaluasi ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada pemilihan berikutnya.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa lalu, ia menyampaikan bahwa Bawaslu harus memastikan tugas pengawasan berjalan optimal. Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah yang telah berkontribusi dalam menjaga integritas pemilihan di berbagai tingkatan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja SDM dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan 2024 yang diselenggarakan di Palangkaraya pada Sabtu, 22 Februari 2025.
Menurut Herwyn, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas dalam lingkup internal Bawaslu, tetapi juga dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak eksternal. Ia menjelaskan bahwa penting bagi Bawaslu untuk memahami bagaimana tugas pengawasan mereka dinilai oleh pihak luar. Sejumlah lembaga kredibel dan media telah memberikan penilaian positif terhadap kinerja Bawaslu, yang menunjukkan bahwa pengawasan pemilihan telah berjalan dengan baik.
Salah satu bukti nyata dari kinerja yang baik tersebut terlihat dalam hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025. Survei tersebut mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Bawaslu mencapai angka 81,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap peran Bawaslu dalam menjaga integritas pemilihan. Herwyn menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Oleh karena itu, motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja menjadi hal yang mutlak diperlukan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kalimantan Tengah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang yang muncul selama tahapan Pemilihan 2024 berlangsung. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya dapat diukur dari pencapaian internal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat luas.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah regulasi pemilu dan pemilihan yang terus berkembang. Herwyn menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa aturan yang perlu diperbaiki agar peran dan fungsi Bawaslu dapat berjalan lebih optimal. Dengan regulasi yang lebih jelas, pengawasan pemilihan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan transparan.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Bawaslu harus tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika politik serta kepemiluan yang terus berubah. Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Bawaslu harus berperan sebagai pemecah masalah, bukan sebagai pembuat masalah. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Evaluasi yang dilakukan tidak hanya akan membantu memperbaiki berbagai kekurangan yang ada, tetapi juga akan menjadi pedoman bagi Bawaslu dalam meningkatkan profesionalisme dan kredibilitasnya. Dengan kerja sama yang solid serta komitmen yang tinggi, Bawaslu diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam pemilihan-pemilihan mendatang.
Tinggalkan Balasan