Poros Warta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu resmi melarang penyelenggaraan studi tur dan wisuda di seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan ini diumumkan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebagai respons terhadap banyaknya keluhan dari orang tua siswa yang merasa terbebani oleh biaya tambahan untuk kedua kegiatan tersebut.
Larangan ini ditujukan kepada seluruh kepala dinas serta kepala sekolah di Provinsi Bengkulu, mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu pada Rabu, Gubernur menyampaikan bahwa sekolah tidak diperbolehkan lagi mengadakan kegiatan tersebut karena dapat menambah tekanan ekonomi bagi orang tua murid.
Keputusan ini diambil setelah adanya laporan dari wali murid yang merasa keberatan dengan biaya studi tur dan wisuda yang semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan tersebut menjadi tren di berbagai sekolah, meskipun banyak orang tua siswa yang mengalami kesulitan finansial untuk mengikutinya.
Alih-alih menjadi pengalaman berharga bagi siswa, studi tur dan wisuda justru menimbulkan beban finansial yang tidak ringan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh wali murid meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, serta berbagai keperluan lainnya. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, pengeluaran ini dapat menjadi beban tambahan yang seharusnya tidak perlu ada.
Pemprov Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama tanpa ada tekanan biaya dari kegiatan yang bersifat opsional. Oleh karena itu, kebijakan ini diberlakukan agar pendidikan tetap inklusif bagi semua siswa, tanpa membedakan kondisi ekonomi orang tua mereka.
Gubernur Bengkulu berharap bahwa kebijakan ini mendapat dukungan dari seluruh pihak, termasuk kepala sekolah, guru, serta komite sekolah. Menurutnya, sistem pendidikan seharusnya lebih mengutamakan peningkatan kualitas pembelajaran dibandingkan menyelenggarakan kegiatan yang dapat memperlebar kesenjangan ekonomi di antara siswa.
Gubernur juga menekankan bahwa pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mencetak generasi yang berkualitas. Menurutnya, anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan tenaga pendidik, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial yang dirasakan oleh masyarakat dan memastikan pendidikan tetap fokus pada peningkatan kualitas akademik siswa.
