Poros Warta – Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari upaya perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Segmen Tingkat Tinggi (HLS) Dewan HAM PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/02).
Menurut keterangan yang dirilis di situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia akan terus berpegang teguh pada amanat konstitusi dalam menciptakan tatanan dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam forum itu, ia juga mengangkat berbagai persoalan global, seperti kesenjangan pembangunan, diskriminasi, serta meningkatnya Islamofobia, termasuk kondisi di Palestina.
Menlu RI menekankan bahwa setiap negara seharusnya menempatkan HAM sebagai inti dari kebijakan nasionalnya. Ia juga menjelaskan sejumlah kebijakan prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di antaranya program Makan Bergizi Gratis, pembangunan rumah rakyat, serta penyediaan layanan cek kesehatan gratis. Menurutnya, hak atas pembangunan harus menjadi perhatian utama, dengan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola demi kesejahteraan rakyat.
Dewan HAM PBB, menurut Sugiono, seharusnya kembali pada mandat utamanya, yaitu melindungi hak asasi manusia tanpa digunakan sebagai alat politik antarnegara. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara, tanpa ada satu negara pun yang merasa memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain.
Terkait Palestina, Sugiono menegaskan bahwa memperjuangkan keadilan berarti melawan segala bentuk ketidakadilan global. Ia menyoroti perlunya langkah konkret dalam menentang pendudukan Israel di Palestina dan menyerukan kepada negara-negara yang mengaku menjunjung tinggi HAM untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel. Selain itu, ia juga mengkritik penerapan standar ganda dalam isu HAM, yang kerap terjadi di kancah internasional.
Dalam pertemuan yang sama, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menyoroti pentingnya kebijakan berbasis fakta, hukum, dan empati untuk mencegah konflik dan mewujudkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan, dan Myanmar. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyebut bahwa HAM adalah “oksigen kemanusiaan” yang saat ini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, serta penyalahgunaan teknologi. Ia pun mendesak adanya gencatan senjata permanen di Palestina, pembebasan sandera, serta solusi dua negara guna menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Pertemuan HLS ini dihadiri oleh lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk menteri luar negeri dan deputi perdana menteri dari berbagai negara. Sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, Indonesia terus aktif menyuarakan berbagai isu penting, seperti hak atas pembangunan, toleransi beragama, perlindungan terhadap komunitas Rohingya, serta penguatan kapasitas HAM secara global.
Tinggalkan Balasan