Poros Warta – Komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan dosen dan akses pendidikan tinggi yang lebih terjangkau kembali ditekankan dalam pertemuan antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat tertutup yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa Brian Yuliarto telah memastikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen pada tahun 2025 tetap dilakukan. Selain itu, bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) juga tidak akan mengalami penurunan sehingga tidak berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X DPR RI menyoroti beberapa kebijakan penting yang berkaitan dengan anggaran pendidikan tinggi. Salah satu perhatian utama adalah efisiensi anggaran di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Semula, anggaran yang akan diefisiensikan mencapai Rp14 triliun, namun Komisi X DPR mendorong agar jumlah tersebut dikurangi hingga mencapai angka Rp6,17 triliun.
Lalu Hadrian Irfani menuturkan bahwa dalam pembahasan tersebut, Mendiktisaintek menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas anggaran pendidikan agar tidak berdampak pada biaya kuliah mahasiswa. Ia juga menyebutkan bahwa tunjangan dosen, sertifikasi, serta BOPTN akan tetap diberikan sesuai dengan perencanaan awal.
Sebelum rapat tersebut berlangsung, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, sempat menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Menurutnya, terdapat beberapa isu yang bersifat sensitif dan perlu dibahas tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, demi menghindari potensi kegaduhan, diskusi dilakukan secara tertutup.
Selain membahas masalah anggaran dan kebijakan pendidikan tinggi, rapat tersebut juga dijadikan sebagai kesempatan bagi Komisi X untuk mengenal lebih jauh sosok Brian Yuliarto sebagai Mendiktisaintek yang baru dilantik pada 19 Februari 2025. Dalam suasana perkenalan ini, anggota DPR diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai latar belakang dan visi sang menteri dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, Brian juga memiliki kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang fungsi dan peran Komisi X DPR RI dalam mengawasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan parlemen dalam memastikan keberlanjutan program-program pendidikan tinggi. Selain pembayaran tunjangan kinerja dosen dan stabilitas UKT, perhatian juga diberikan terhadap perencanaan program kerja Kemendiktisaintek pada tahun anggaran 2025.
Dengan adanya jaminan dari Mendiktisaintek bahwa tukin dosen akan tetap dibayarkan serta tidak ada kenaikan UKT, mahasiswa dan tenaga pendidik diharapkan dapat lebih tenang dalam menjalani aktivitas akademik mereka. Pemerintah pun diharapkan terus mengupayakan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
