Poros Warta – Prinsip keberlanjutan dalam sektor pertambangan menjadi perhatian utama dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyampaikan bahwa Indonesia perlu menerapkan konsep pertambangan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip environmental, social, and governance (ESG). Menurutnya, pertambangan merupakan bagian penting dari peradaban, namun jika dikelola tanpa memperhatikan ESG, maka justru akan menjadi ancaman bagi kehidupan di masa mendatang.
Dalam sesi diskusi Kabar Bursa Economic Insight 2025 yang berlangsung di Jakarta, Sugeng menjelaskan bahwa sektor pertambangan memiliki peranan krusial sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis, seperti batu bara, nikel, bauksit, tembaga, dan emas, yang menjadi penyumbang ekspor terbesar bagi negara.
Meskipun sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang besar, eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali berisiko menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan keberlanjutan industri pertambangan di masa depan. Oleh karena itu, pengelolaan tambang di Indonesia perlu dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat agar keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam tetap terjaga.
Sugeng menegaskan bahwa jika praktik pertambangan dilakukan secara serampangan, maka sumber daya yang tidak dapat diperbarui tersebut akan cepat habis, sehingga industri pertambangan sendiri menjadi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa regulasi ketat diperlukan untuk memastikan sektor ini tetap dapat memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak ekosistem dan mengorbankan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Selain menyoroti pentingnya penerapan ESG dalam pertambangan, Sugeng juga menekankan bahwa Komisi XII DPR RI memiliki peran dalam menengahi berbagai konflik yang kerap terjadi di sektor ini. Ia menyebutkan bahwa ketegangan sering kali muncul antara masyarakat dengan perusahaan tambang, serta antara operator tambang dengan pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat, anggota DPR berupaya menjadi mediator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dengan baik.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola pertambangan di Indonesia. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah mengaktifkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di bawah Kementerian ESDM pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi berbagai praktik pertambangan ilegal yang masih marak terjadi di berbagai wilayah.
Selama ini, pengawasan terhadap pertambangan ilegal, seperti illegal mining dan illegal drilling, diakui masih belum optimal akibat keterbatasan instrumen pengawasan. Dengan adanya Ditjen Gakkum, diharapkan pengawasan terhadap sektor pertambangan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan mencegah kerugian negara akibat eksploitasi ilegal.
Selain meningkatkan pengawasan, Kementerian ESDM juga berupaya untuk menyederhanakan regulasi serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pertambangan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Pemerintah berharap bahwa dengan tata kelola yang lebih baik, sektor pertambangan Indonesia dapat terus berkembang tanpa mengorbankan ekosistem serta hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas tambang.
Dengan adanya upaya penerapan prinsip ESG, pengawasan yang lebih ketat, serta perbaikan regulasi, diharapkan industri pertambangan Indonesia dapat terus berkontribusi bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Jika dikelola dengan baik, sektor ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
