Poros Warta – Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menggelar pelatihan bagi para insan humas agar semakin responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah. Meskipun berbagai instansi pemerintah telah memiliki kanal komunikasi daring, pelatihan ini tetap dianggap penting untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadirkan informasi yang akurat dan tepat sasaran.
Sebagai Ketua Umum Bakohumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa humas pemerintah harus lebih peka terhadap aspirasi publik. Ia menjelaskan bahwa respons cepat perlu dilakukan dengan cara yang terukur serta mengikuti dinamika yang berkembang di masyarakat.
Menurut Fifi, kepekaan humas dalam memahami isu-isu yang beredar sangat diperlukan, terutama di era digital di mana masyarakat tidak hanya memperoleh informasi dari media massa, tetapi juga melalui media sosial yang memiliki jangkauan luas. Oleh karena itu, pelatihan ini bertujuan untuk membekali insan humas dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi tantangan informasi yang semakin kompleks.
Sebanyak 579 peserta dari berbagai instansi mengikuti pelatihan ini dengan metode hybrid. Para humas dari pemerintah daerah mengikuti sesi secara daring, sementara peserta dari kementerian dan lembaga menghadiri pelatihan secara langsung di Pusat Pendidikan Latihan Kemkomdigi, Jakarta Barat.
Fifi menambahkan bahwa di tengah maraknya disinformasi, humas pemerintah harus mampu menciptakan konten informasi yang kreatif dan menarik agar masyarakat mendapatkan sumber informasi yang benar langsung dari pemerintah sebagai pengelola program. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan penyebaran informasi yang tidak akurat dapat diminimalisir sehingga pesan pemerintah bisa tersampaikan dengan lebih jelas dan efektif.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, yang turut memberikan pidato kunci dalam acara ini, menekankan pentingnya menyamakan persepsi dalam menyukseskan program pemerintah. Menurutnya, program-program prioritas tidak hanya harus didukung oleh kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga harus dipahami dan disebarluaskan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Sebagai contoh, Hasan menyoroti program efisiensi anggaran yang menjadi salah satu kebijakan utama Presiden RI, Prabowo Subianto. Program ini memiliki tujuan untuk mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja negara. Namun, ia menyayangkan bahwa masih ada informasi yang kurang tepat beredar di masyarakat mengenai kebijakan ini. Jika semua humas dapat menyampaikan informasi dengan cara yang benar, maka kesalahpahaman terkait kebijakan tersebut dapat dihindari.
Hasan menekankan bahwa peran humas bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dengan adanya sinergi antara humas di tingkat pusat dan daerah, diharapkan tidak ada lagi kebijakan yang disalahartikan oleh publik.
Melalui pelatihan Bakohumas ini, seluruh humas pemerintah didorong untuk bekerja secara lebih strategis dalam menyampaikan informasi yang jelas dan akurat. Dengan demikian, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah tidak hanya sekadar cepat, tetapi juga terukur dan efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.
