Poros Warta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan sektor industri dan pengusaha. Langkah ini merupakan bentuk sinergi antara Kemnaker, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagaimana disebutkan dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada Rabu lalu.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan bahwa kolaborasi antara regulator dan pelaku industri sangat diperlukan. Menurutnya, berbagai kendala yang dihadapi dunia usaha perlu didiskusikan bersama agar solusi terbaik dapat ditemukan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya percepatan kerja sama guna memastikan keseimbangan dalam ekosistem ketenagakerjaan.
Pihak industri diminta untuk memaparkan program yang telah dijalankan serta hambatan yang dialami selama ini. Keyakinan bahwa kendala yang terkait dengan regulasi dapat diatasi turut disampaikan oleh Wamenaker, dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang lebih harmonis.
Dukungan pun akan diberikan oleh Kemnaker terhadap berbagai permasalahan regulasi yang dihadapi dunia usaha. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dalam sektor ketenagakerjaan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pekerja maupun perusahaan. Pemerintah berkomitmen untuk hadir dalam memberikan solusi terhadap tantangan yang muncul dalam dunia kerja.
Dari perspektif KemenPPPA, Wakil Menteri Veronica Tan melihat peluang kerja sama yang dapat dilakukan dalam bidang pariwisata, khususnya dalam pemberdayaan perempuan. Beberapa program yang dapat dikembangkan antara lain pelatihan soft skill bagi perempuan di sektor pariwisata, rekrutmen tenaga kerja perempuan, serta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan mereka.
Veronica juga menyebutkan bahwa kementeriannya memiliki program Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang bertujuan untuk menciptakan ruang kolaborasi antara berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Program ini diharapkan dapat mendukung pembinaan keluarga dari tingkat terkecil hingga yang lebih luas.
Di sisi lain, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menuturkan bahwa terdapat tiga bidang utama yang menjadi fokus dalam kolaborasi di sektor pariwisata, yaitu gastronomi, wellness, dan wisata maritim. Untuk memperkuat sektor ini, Kemenparekraf berencana menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang berlokasi di Bekasi, Medan, dan Lombok Timur.
Pelatihan instruktur dalam program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bidang pariwisata juga menjadi salah satu prioritas. Kemenparekraf berharap dapat bekerja sama dengan Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan untuk meningkatkan kualitas instruktur di sektor tersebut.
Sementara itu, dari sektor usaha kecil dan menengah (UMKM), Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat, Benny Tunggul, berharap pemerintah dapat memfasilitasi pameran bagi pelaku UMKM di kawasan industri. Menurutnya, tingginya minat masyarakat untuk membangun usaha baru perlu diimbangi dengan pelatihan terkait personal branding dan strategi pemasaran.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara Kemnaker, Kemenparekraf, KemenPPPA, serta pelaku industri dan UMKM, peningkatan kompetensi SDM di berbagai sektor diharapkan dapat terus berlanjut. Kolaborasi ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
