Poros Warta – Wakil Perdana Menteri Spanyol, Yolanda Diaz, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peningkatan anggaran pertahanan yang direncanakan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah ini tidak akan membawa manfaat bagi rakyat Spanyol, melainkan justru memperkuat kelompok sayap kanan ekstrem yang selama ini mendorong kebijakan militeristik.
Diaz juga menekankan pentingnya kemandirian Eropa dalam menentukan kebijakan luar negeri dan pertahanannya sendiri. Dalam wawancara dengan stasiun radio Cadena SER pada Selasa (25/2), ia menyampaikan bahwa Uni Eropa seharusnya memiliki kebijakan yang independen tanpa tunduk pada pengaruh Amerika Serikat. Menurutnya, peningkatan anggaran pertahanan bukanlah solusi yang tepat, terutama di tengah kondisi demokrasi yang sedang mengalami kemunduran. Ia berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi Spanyol saat ini tidak bisa diatasi hanya dengan memperbesar belanja militer.
Sebagai alternatif, Diaz menilai bahwa Spanyol lebih membutuhkan reorganisasi pasukan agar dapat beroperasi secara lebih efisien. Ia meyakini bahwa menambah anggaran tanpa adanya perbaikan struktur hanya akan menciptakan pemborosan dan semakin menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dalam sektor pertahanan. Dia juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran pertahanan pada akhirnya hanya akan terjadi apabila Spanyol melakukan pembelian senjata dari Amerika Serikat, sehingga hal ini justru memperkuat ketergantungan negaranya terhadap industri pertahanan AS.
Sebelumnya, Perdana Menteri Pedro Sanchez telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2024, Spanyol mengalokasikan dana sebesar 20,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp337,59 triliun untuk sektor pertahanan, yang setara dengan 1,3 persen dari PDB negara tersebut. Sejak 2014, anggaran militer Spanyol mengalami peningkatan sebesar 107 persen, mencerminkan komitmen negara itu untuk memperkuat sektor pertahanannya.
Pemerintah menargetkan agar anggaran pertahanan mencapai 2 persen dari PDB pada tahun 2029, sebuah langkah yang sejalan dengan anjuran NATO bagi negara-negara anggotanya. NATO selama ini mendorong agar setiap anggotanya mengalokasikan minimal 2 persen dari PDB untuk sektor pertahanan sebagai bentuk kesiapan menghadapi berbagai ancaman global. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, terutama dari pihak-pihak yang berpendapat bahwa anggaran negara seharusnya lebih difokuskan pada sektor lain yang lebih mendesak seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Penolakan Diaz terhadap rencana ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Spanyol terkait kebijakan pertahanan dan hubungan dengan sekutu internasional. Di satu sisi, pemerintah berusaha mengikuti standar NATO dalam belanja militer, sementara di sisi lain, Diaz menekankan bahwa Eropa harus lebih mandiri dalam mengambil keputusan strategis tanpa bergantung pada Amerika Serikat.
Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pertahanan menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan di Spanyol. Peningkatan anggaran militer yang signifikan memunculkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Kritik Diaz terhadap kebijakan ini menambah tekanan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali alokasi anggaran, terutama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat Spanyol.
Meskipun kebijakan peningkatan anggaran pertahanan sudah diumumkan, perdebatan di dalam negeri masih akan terus berlanjut. Dengan adanya perbedaan pandangan di antara para pemimpin politik, masa depan kebijakan pertahanan Spanyol masih akan menjadi topik yang terus berkembang, terutama dalam kaitannya dengan dinamika politik dalam negeri serta hubungan dengan sekutu internasional.
