Poros Warta – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya meningkatkan akurasi data kemiskinan. Kolaborasi ini dilakukan agar penyusunan kebijakan pembangunan daerah dapat lebih efektif, serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Kepala Dinsos NTB, Ahsanul Khalik, yang memberikan pernyataan di Mataram pada Rabu, koordinasi dengan BPS telah dilakukan untuk memperbaiki data masyarakat miskin di NTB. Ia menyebutkan bahwa pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) telah disiapkan guna melakukan pengecekan langsung di lapangan atau ground check terhadap data yang tersedia.
Dalam upaya memperbaiki sistem pendataan, pemerintah telah menyiapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi dari tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Melalui sistem ini, diharapkan data yang digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dapat lebih akurat dan konsisten.
Pentingnya pelaksanaan ground check ditekankan oleh Ahsanul, karena langkah ini menjadi faktor penentu dalam validitas DTSEN. Data yang diperbarui melalui metode ini nantinya akan dijadikan sebagai acuan utama dalam proses penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah dan kementerian terkait diharapkan dapat lebih mudah menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Proses ground check juga telah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Dalam instruksi tersebut, pendamping PKH bertanggung jawab melakukan verifikasi lapangan dengan cara membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan kondisi nyata di lapangan. Melalui cara ini, diharapkan data yang dihasilkan dapat lebih akurat dalam mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di NTB.
Selain itu, pengecekan data berbasis lapangan juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai kesalahan dalam pendataan, seperti inclusion error dan exclusion error. Kesalahan penyertaan atau inclusion error terjadi ketika individu yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru terdaftar sebagai penerima manfaat. Sementara itu, exclusion error mengacu pada kondisi di mana individu yang seharusnya mendapatkan bantuan malah tidak tercatat dalam data penerima manfaat.
Ahsanul mengungkapkan bahwa permasalahan seperti ini masih sering ditemukan dalam pendataan sosial. Oleh karena itu, sistem ground check dijadikan sebagai langkah solutif untuk mengoreksi berbagai kesalahan tersebut. Dengan adanya perbaikan data secara terus-menerus, diharapkan bantuan sosial dapat tersalurkan secara lebih adil dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara Dinsos NTB dan BPS, proses penyusunan data kemiskinan diharapkan semakin baik. Data yang lebih akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif serta memastikan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan langkah ini, kesejahteraan masyarakat NTB diharapkan dapat meningkat secara signifikan dalam jangka panjang.
