Poros Warta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dari ancaman banjir rob. Tugas besar ini diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang diharapkan mampu mengoordinasikan proyek tersebut secara efektif.
Dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Presiden menyampaikan bahwa pembangunan tanggul ini menjadi bagian penting dari rencana infrastruktur nasional. Ia menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut yang semakin mengkhawatirkan.
Presiden juga menjelaskan bahwa tanggul tersebut akan dibangun di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Menurutnya, proyek ini memerlukan pembangunan sepanjang ratusan kilometer, sehingga membutuhkan perencanaan matang serta kerja sama dari berbagai pihak.
Ketika menyampaikan pernyataannya di hadapan kader Partai Demokrat, Presiden mempertanyakan apakah proyek tersebut bisa direalisasikan. Pernyataan ini kemudian disambut dengan penuh semangat oleh para peserta kongres yang serempak menjawab bahwa proyek tersebut dapat terlaksana.
Meskipun demikian, Presiden mengakui bahwa durasi pengerjaan proyek ini belum dapat dipastikan secara tepat. Ia menekankan bahwa dengan tekad yang kuat, proyek tersebut dapat tercapai. Presiden juga menegaskan bahwa tanggul laut raksasa ini akan dibangun dengan sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri, tanpa harus bergantung pada pihak asing.
Sebagai bagian dari strategi besar nasional, proyek ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman banjir rob, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Presiden menambahkan bahwa proyek ini tidak bisa dianggap sebagai proyek jangka pendek, karena pengerjaannya membutuhkan waktu yang panjang.
Sebagai contoh, ia mengingatkan bahwa pembangunan tanggul laut serupa di beberapa negara Eropa dapat memakan waktu hingga 40 tahun. Oleh sebab itu, ia meminta agar proyek ini tidak terhambat oleh dinamika politik lima tahunan.
Dalam periode awal kepemimpinannya, Presiden telah menginstruksikan jajaran menteri untuk melakukan kajian mendalam terkait pembangunan tanggul laut raksasa ini. Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada wilayah Jakarta hingga Cirebon, yang telah dimasukkan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa proyek tanggul laut raksasa ini telah masuk dalam daftar PSN 2025. Airlangga menjelaskan bahwa tanggul tersebut nantinya akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob yang telah dibangun di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah.
Selain itu, guna memastikan kelancaran pembangunan, Presiden telah menginstruksikan agar skema pembiayaan proyek ini disusun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pembiayaan proyek dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat memiliki sistem perlindungan wilayah pesisir yang lebih baik, serta meningkatkan ketahanan infrastruktur nasional dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.
